Oleh: Drh. Baiq Yunita Arisandi, M.A.P*
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah pengingat keras bahwa sektor peternakan tidak hanya berbicara soal produksi ternak, tetapi menyangkut kepentingan strategis negara. PMK bukan sekadar persoalan teknis kesehatan hewan, tetapi sebagai ujian serius terhadap kapasitas negara dalam melindungi peternak, menjaga ketahanan pangan, dan mengelola kebijakan publik secara kolaboratif.
Data menunjukkan bahwa hingga awal 2025, PMK masih menyebar di puluhan ribu ternak dan menjangkau ratusan kabupaten/kota di berbagai provinsi sentra produksi Ini adalah sinyal kuat bahwa penanganan PMK membutuhkan pendekatan luar biasa (extraordinary measures), bukan kerja rutin biasa.
Menyikapi kondisi ini pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak bisa dibiarkan menanggung beban ini sendirian. PMK bergerak lintas wilayah, lintas rantai pasok, dan lintas kepentingan. Karena itu, penanggulangannya hanya akan efektif apabila terbangun kebijakan yang terintegrasi lintas actor dengan dukungan APBN yang memadai dan komitmen kuat dari daerah sebagai pemilik wilayah.
Sebagai penyakit hewan menular strategis, PMK berdampak langsung pada produktivitas ternak, perdagangan, dan kesejahteraan peternak. Ketika satu wilayah terdampak, efeknya tidak berhenti hanya disana saja, akan tetapi menimbulkan dampak yang menyebabkan rantai pasok pangan terganggu, pendapatan peternak menurun, dan kepercayaan pasar melemah. Dalam konteks ini, negara tidak boleh absen.
Melalui Kementerian Pertanian, negara hadir dalam bentuk kebijakan teknis, penyediaan vaksin, penguatan sistem surveilans, serta koordinasi nasional lintas wilayah. Namun semua itu membutuhkan dukungan APBN yang memadai dan berkelanjutan. Kita harus jujur mengatakan bahwa pengendalian PMK ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan fiskal yang kuat.
APBN bukan sekadar anggaran rutin, tetapi instrumen politik negara untuk melindungi peternak dan menjaga kepentingan nasional. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pengendalian PMK sejatinya adalah investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar di masa depan.kita juga harus memahami bahwa anggaran negara tidak tak terbatas. Karena itu, setiap rupiah APBN harus dioptimalkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. APBN harus menjadi trigger, bukan satu-satunya sumber daya.
Peran Kunci Pemerintah Daerah
Dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dan tidak tergantikan karena sebagai pemilik wilayah sekaligus yang paling memahami kondisi lapangan, karakteristik peternak, dan dinamika sosial ekonomi setempat, daerah menjadi ujung tombak penanggulangan PMK.
Pelaksanaan Vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, penanganan kasus, hingga komunikasi risiko kepada peternak seluruhnya terjadi di daerah. Oleh karena itu tanpa dukungan dan komitmen dari daerah, kebijakan nasional tidak akan berdampak nyata.
Pada kenyataannya kita juga harus mengakui bahwa kapasitas daerah sangat beragam. Ada daerah yang mampu bergerak cepat dan efektif, tetapi ada pula yang terkendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia veteriner, dan kelembagaan. Ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan menjadi celah penyebaran PMK lintas wilayah, pemerintah daerah harus mampu menempatkan PMK sebagai prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar urusan teknis dinas.
Dukungan APBD, penguatan peran dinas peternakan, serta keterlibatan aktif pemerintah desa adalah kunci keberhasilan. Pemerintah pusat siap mendukung, tetapi daerah harus mengambil peran kepemilikan (ownership) yang lebih kuat.
Mengapa Kolaborasi Lintas Aktor Menjadi Keharusan
PMK tidak hanya berurusan dengan pemerintah. Sektor swasta mulai dari industri vaksin, farmasi veteriner, pakan ternak, hingga pelaku usaha peternakan memiliki peran strategis dalam memperkuat respon nasional. Tanpa keterlibatan swasta, negara akan selalu tertinggal dalam hal kecepatan dan inovasi.
Di sisi lain, peternak adalah aktor kunci yang sering kali paling terdampak, akan tetapi paling sedikit dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Padahal, keberhasilan vaksinasi, biosekuriti, dan pelaporan dini sangat bergantung pada partisipasi mereka. Kebijakan yang tidak dipahami dan tidak dipercaya peternak akan sulit dijalankan di lapangan.
Oleh karena itu pendekatan collaborative governance dalam penanggulangan PMK bukan sekadar konsep akademik, tetapi kebutuhan praktis. Kolaborasi memungkinkan pembagian peran yang jelas: pusat sebagai pengarah dan penyedia sumber daya strategis, daerah sebagai pelaksana dan pengendali wilayah, swasta sebagai mitra inovasi, dan peternak sebagai garda terdepan
Agenda Kebijakan yang Perlu Diperkuat
Pertama, penguatan dukungan APBN untuk pengendalian PMK harus menjadi komitmen nasional, khususnya untuk vaksinasi massal, surveilans, dan penguatan sumber daya manusia veteriner. Program ini perlu dirancang secara multi-tahun agar tidak terputus oleh siklus anggaran.
Kedua, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih operasional dan berbasis data. Penanggulangan PMK harus berjalan berdasarkan sistem informasi kesehatan hewan yang terintegrasi.
Ketiga, kemitraan dengan sektor swasta perlu dilembagakan secara transparan dan akuntabel. Negara membutuhkan swasta, tetapi kepentingan publik dan perlindungan peternak harus tetap menjadi prioritas utama.
Keempat, komunikasi kebijakan kepada peternak harus diperkuat. Edukasi, dialog, dan insentif kebijakan akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan administratif semata.
Penutup
PMK adalah ujian kepemimpinan dan tata kelola negara di sektor peternakan. Pemerintah pusat mengambil tanggung jawab melalui kebijakan nasional dan dukungan APBN. Namun keberhasilan hanya akan tercapai jika pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat peternak bergerak bersama dalam satu kerangka kebijakan terintegrasi.
Ini bukan sekadar soal mengendalikan wabah hari ini, tetapi tentang bagaimana negara melindungi peternak dan membangun fondasi ketahanan peternakan Indonesia di masa depan. PMK harus dihadapi sebagai tanggung jawab bersama, dengan kepemimpinan negara yang kuat dan kolaborasi lintas aktor yang nyata.
*Penulis adalah Koordinator Kelompok kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan, Direktorat Keswan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan, Kementerian Pertanian, Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional.