LANGKAT, KABAR.ID- Politisi Senayan, HM. Ali Umri, SH., M.Kn menyoroti maraknya praktek money politic atau politik uang yang marak dalam berbagai pesta demokrasi di Indonesia.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat Pancasila kontradiktif dengan praktik demokrasi liberal melalui sistem pemilihan langsung (one man one vote).
Dengan sistem ini, menurut Umri telah turut menyuburkan praktik “money politic” (politik uang), yang menggiring masyarakat untuk berperiku tidak ada uang tidak dipilih. Sehingga menyebabkan sistem politik berbiaya tinggi, akhirnya merusak negara yang berdasarkan Pancasila.
“Meski kontradiktif, sistem pemilihan langsung kepala daerah hingga presiden sudah menjadi kehendak rakyat. Karena itu, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan kualitas pemimpin dan wakil rakyat yang berdedikasi dan penuh tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Umri dalam Forum Diskusi Publik yang bertajuk “PANCASILA: Pandangan Hidup, Jiwa dan Kepribadian Bangsa,” bersama mitra kerjanya dari Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO RI) yang digelar di Gedung PKK Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 18 September 2019 kemarin.
Menurut Umrii, Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kekuatan sebagai pembimbing di dalam masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam paparannya, Umri menegaskan Pancasila telah diterima sebagai koensensus nasional dan sudah ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenarannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Untuk mengamalkan Pancasila, Umri menilai bahwa forum diskusi publik ini sebagai ihtiar mendekatkan ajaran Pancasila kepada masyarakat secara langsung.
“Untuk melestarikan Pancasila perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah,” tegas mantan walikota Binjai dua periode ini.
Selain Ali Umri, hadir sebagai narasumber Hypolitus Layanan, MAP selaku Kasubdit Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Pemerintahan KOMINFO RI, Wawan Fachrudin, SIP dari Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan (Assoc.) Prof. Dr. Imana Jauhari, SH., M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan. (Wan)
