Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, M.Si.
JAKARTA, KABAR.ID– Di tengah dinamika perekonomian global dan gejolak pasar keuangan, DPR RI, khususnya Komisi XI, tidak hanya berperan dalam memberikan pernyataan politik, tetapi juga aktif memastikan kebijakan konkret dalam menjaga stabilitas pasar.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, M.Si, yang menegaskan bahwa DPR terus mengawal kebijakan fiskal dan moneter agar berjalan efektif.
“Kami memastikan kebijakan yang diterapkan pemerintah dan Bank Indonesia selaras dengan kepentingan pasar. Selain itu, DPR aktif berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjamin regulasi serta instrumen stabilisasi pasar dapat berjalan dengan baik,” ujar Fauzi di Jakarta (23/03/2025).
Lebih lanjut, DPR juga mendorong kebijakan insentif bagi investor guna meningkatkan kepercayaan pasar, terutama dengan menjaga kepastian hukum dan regulasi agar tetap stabil.
Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara: Peluang dan Tantangan
Dalam konteks investasi, keberadaan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dinilai sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi asing dan memperkuat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN. Namun, DPR juga mencermati potensi risiko yang mungkin timbul.
“Kami memahami kekhawatiran pelaku pasar terkait tata kelola dan transparansi SWF. Oleh karena itu, DPR memastikan adanya kajian khusus serta pengawasan ketat agar Danantara tidak berdampak negatif pada sektor keuangan dan pasar modal,” jelas Fauzi.
DPR juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam kebijakan SWF agar tidak menimbulkan distorsi di pasar modal. “Kami akan terus mendorong dialog dengan pemangku kepentingan agar Danantara dapat berjalan secara transparan dan menguntungkan bagi perekonomian nasional,” tambahnya.
Meningkatkan Daya Tarik Investasi Domestik
Arus modal asing yang keluar dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian DPR. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah strategis sedang didorong oleh Komisi XI, di antaranya:
- Mempercepat implementasi insentif pajak bagi investor, khususnya di sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
- Menjaga stabilitas makroekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung investasi jangka panjang.
- Reformasi birokrasi untuk mempermudah investasi serta memperkuat daya saing industri nasional agar lebih menarik bagi investor dalam negeri dan asing.
“Kami di DPR terus berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi pasar dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fauzi.
Insentif Pajak bagi Investor Ritel: Perkuat Pasar Modal
DPR juga tengah mengkaji insentif pajak bagi investor ritel sebagai strategi memperkuat pasar modal domestik. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan ini untuk meningkatkan partisipasi investor lokal serta mengurangi ketergantungan pada modal asing.
“Kami akan melihat bagaimana efektivitas kebijakan ini diterapkan di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap penerimaan pajak dan stabilitas pasar modal,” ujar Fauzi.
Pelemahan Rupiah: Respons Pasar atau Spekulasi?
Melemahnya nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh Rp16.520 per USD juga menjadi perhatian DPR. Fauzi menjelaskan bahwa pelemahan ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal.
“Faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve telah memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, kami juga tidak menutup kemungkinan adanya spekulasi di pasar keuangan yang memperburuk situasi,” katanya.
DPR terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memastikan kebijakan stabilisasi nilai tukar berjalan efektif serta mencegah manipulasi spekulatif yang dapat merugikan perekonomian nasional.
Daya Beli Lesu saat Ramadan dan Lebaran: Tantangan Baru Ekonomi
Lesunya daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran tahun ini juga menjadi perhatian serius DPR. Padahal, pada periode ini konsumsi rumah tangga biasanya meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami melihat ada beberapa faktor penyebab, seperti inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak,” jelas Fauzi.
Untuk mengatasi hal ini, DPR mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, di antaranya:
- Memberikan stimulus ekonomi bagi sektor riil untuk menjaga perputaran roda ekonomi.
- Menjaga stabilitas harga bahan pokok guna mengendalikan inflasi yang semakin menekan daya beli masyarakat.
- Mengoptimalkan program bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar berdampak bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tandasnya (Wan)