Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Foto : Beritanasional
JAKARTA, KABAR.ID— Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, angkat suara soal temuan impor ilegal 250 ton beras di Sabang, Aceh.
Titiek meminta pelakunya ditindak tegas tanpa kompromi.
“Pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada. Jadi siapa pun yang coba-coba memasukkan beras impor, harus diproses hukum,” tegas Titiek usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (24/11).
Titiek menilai upaya memasukkan beras dari Thailand itu bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi bentuk perlawanan terhadap kebijakan nasional yang sedang menjaga swasembada pangan. Ia mengaku langsung menanyakan kasus tersebut kepada Menteri Pertanian.
“Karena kebijaksanaan pemerintah jelas: tidak ada impor beras. Jadi jangan coba-coba macam-macam,” ujarnya.
Gudang Disegel, Mentan Telepon Kapolda hingga Kabareskrim
Kasus ini terungkap setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penyegelan sebuah gudang beras milik perusahaan berinisial PT MSG di Sabang. Gudang itu menampung 250 ton beras dari Thailand yang masuk tanpa izin pemerintah pusat.
“Ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa persetujuan pusat. Saya langsung telepon Kapolda Aceh, Kabareskrim, dan Pangdam. Gudangnya langsung disegel,” kata Amran, Minggu (23/11).
Beras tersebut tiba di Sabang pada 16 November 2025, namun belum dibongkar. Baru pada 22 November, beras itu dipindahkan ke gudang perusahaan tersebut.
Swasembada Tak Boleh Diganggu
Titiek menegaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras harus dijaga bersama.
Karena itu, setiap upaya memasukkan beras impor tanpa izin harus ditindak tegas demi menjaga kehormatan dan kedaulatan pangan bangsa.
“Kalau sudah masuk ke wilayah kita, ya ikuti kebijakan pemerintah. Yang penting jangan sampai dijual di sini,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan stok nasional melimpah dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa impor beras dilarang saat produksi dalam negeri mencukupi.
Kasus Sabang menjadi alarm keras agar tidak ada pihak yang mencoba ‘bermain-main’ dalam urusan impor pangan (KBG)