Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dok : LPS.
JAKARTA, KABAR.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya mempercepat reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ia menyatakan akan turun langsung ke sejumlah pelabuhan guna memastikan transformasi sistem berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah praktik-praktik penyimpangan yang selama ini mencederai kepercayaan publik.
“Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka nggak main-main lagi,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Sistem Baru Berbasis Teknologi
Menurut Purbaya, perbaikan kinerja Bea Cukai tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme lama.
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah pembaruan berbasis teknologi, termasuk pemasangan mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik untuk memastikan akurasi pembayaran cukai.
Kebijakan ini akan mulai dijalankan awal tahun depan dan ditargetkan beroperasi penuh pada Mei–Juni 2026.
Sistem tersebut, kata Purbaya, akan memudahkan identifikasi rokok bercukai palsu.
“Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak,” ujarnya.
Selain itu, Bea Cukai akan menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengawasan di pelabuhan.
Implementasi AI ini diharapkan dapat menekan praktik curang seperti under invoicing dan memperbaiki transparansi proses pemeriksaan.
“Bea Cukai akan menerapkan sistem IT dengan AI di setiap pelabuhan,” kata dia.
Ultimatum Satu Tahun dan Ancaman Pembekuan
Purbaya sebelumnya mengakui citra Bea Cukai “kurang bagus”, baik di mata publik maupun pemangku kebijakan.
Karena itu, ia meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan reformasi total.
Ancaman yang disampaikan bukan main-main: jika tidak ada pembenahan signifikan, Bea Cukai bisa dibekukan dan fungsinya dialihkan kepada perusahaan swasta, seperti yang pernah dilakukan Presiden Soeharto pada 1985 dengan menunjuk SGS asal Swiss.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ungkap Purbaya.
Ia mengatakan para pegawai DJBC telah memahami bahwa 16 ribu pegawai berada dalam posisi terancam bila reformasi gagal. “Orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Belajar dari Masa Lalu
Sejarah pembekuan DJBC pada masa Orde Baru menjadi rujukan penting dalam tekanan reformasi yang kini dilancarkan Pemerintah.
Saat itu, tindakan Soeharto dilakukan akibat maraknya pungutan liar dan penyelundupan yang merusak ekonomi.
Kini, Purbaya ingin memastikan cerita serupa tidak terulang. Dengan sistem teknologi yang lebih transparan dan pengawasan langsung di lapangan, ia berharap pembenahan Bea Cukai dapat menjadi salah satu fondasi utama perbaikan tata kelola di sektor kepabeanan (Wan)