Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sebuah bandara yang tanpa adanya otoritas negara. Foto/Instagram Satgas PKH
MOROWALI, KABAR.ID- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti serius pengoperasian Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, usai menerima laporan bahwa fasilitas strategis tersebut diduga berjalan tanpa kehadiran penuh otoritas negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina.
Dalam kunjungan langsung ke lokasi, Menhan menemukan indikasi bahwa pengelolaan bandara lebih banyak berada di tangan pihak industri dibandingkan mengikuti standar pengawasan negara. Padahal, bandara tersebut sebelumnya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai fasilitas pendukung kawasan industri di Morowali.
“Fasilitas strategis negara tidak boleh berjalan tanpa kedaulatan negara. Negara harus hadir penuh,” tegas Sjafrie dalam kunjungan itu seperti dikutip Kabar.id dari laman Kemenhan (26/11/2025).
Ia mengatakan temuan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden untuk memastikan bahwa pemerintah hadir secara menyeluruh dalam pengawasan objek vital nasional, termasuk bandara yang menjadi gerbang mobilitas tenaga kerja serta arus masuk barang di kawasan industri.
“Tidak boleh ada republik di dalam republik,” ujarnya menegaskan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pengelola IMIP maupun otoritas teknis terkait temuan tersebut.
Kementerian Pertahanan memastikan akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menertibkan pengoperasian bandara agar sepenuhnya mengikuti regulasi negara (Wan)