JAKARTA, KABAR.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) bersiap bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2) sore. Dalam pertemuan krusial itu, OJK memastikan seluruh permintaan dari penyedia indeks global tersebut siap diakomodasi.
Anggota Dewan Komisioner sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pihaknya telah menyiapkan proposal lengkap sesuai dengan seluruh concern yang disampaikan MSCI.
“Kami sudah memberikan instruksi kepada tim OJK dan SRO yang akan hadir. Seluruh concern atau permintaan dari indeks provider global tersebut, setelah kami periksa, tidak ada yang tidak bisa kita hadirkan dan sanggupi,” ujar Hasan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu.
Hasan berharap, pertemuan tersebut dapat menghasilkan pernyataan resmi atau kesepakatan dengan MSCI terkait kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap pasar saham Indonesia.
“Besok formatnya kita mengonfirmasi seluruh kesiapan berikut rencana pelaksanaannya. Kami berharap dari mekanisme itu akan ada pernyataan atau kesepakatan sebagai hasil pertemuan,” katanya usai menghadiri Dialog Pelaku Pasar Modal di BEI.
Lebih jauh, Hasan menegaskan langkah OJK dan SRO ini merupakan bagian dari target besar untuk mendorong pasar modal Indonesia agar sejajar dengan best practice internasional.
“Kami ingin benar-benar menjadikan perusahaan dan pasar modal Indonesia memenuhi kesetaraan serta ekspektasi standar internasional, salah satunya dengan menindaklanjuti concern dari indeks provider global,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, OJK juga memaparkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia. Rencana tersebut mencakup penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, hingga pendalaman pasar.
Aksi pertama difokuskan pada peningkatan batas minimum saham publik (free float) emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Aksi kedua menekankan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) serta keterbukaan afiliasi pemegang saham, yang diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan.
Rencana ketiga, OJK memerintahkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Keempat, otoritas mendorong demutualisasi BEI guna memperkuat tata kelola dan meminimalkan konflik kepentingan.
Aksi kelima menitikberatkan pada penegakan hukum. OJK menegaskan akan bertindak tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi transaksi dan penyebaran informasi menyesatkan.
Selanjutnya, rencana keenam menyasar penguatan tata kelola emiten melalui peningkatan standar governance, kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris, serta sertifikasi profesi penyusun laporan keuangan.
Rencana ketujuh diarahkan pada pendalaman pasar terintegrasi, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun infrastruktur. Sementara rencana kedelapan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pasar modal.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di mata global (Ant/KBI/Wan).