JAKARTA, KABAR.ID-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, angkat bicara terkait langkah strategis Danantara dalam mengambil alih sejumlah aset negara milik kementerian/lembaga, termasuk aset sitaan dari kasus BLBI serta bank tanah.
Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan upaya positif untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.
“DPR pada prinsipnya mendukung langkah Danantara, terutama dalam konteks pengelolaan aset negara yang idle. Tapi harus diingat, prosesnya harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Fauzi di Jakarta, Rabu (15/5).
Menurut politisi dari Fraksi NasDem ini, langkah Danantara akan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi, termasuk dengan Kementerian Keuangan, BPN, dan Satgas BLBI. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak terjadi celah dalam regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.
Fauzi juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset negara, terutama yang berasal dari tanah sitaan dan bank tanah, harus tetap memperhatikan asas keadilan dan kepentingan publik.
“Jangan sampai langkah optimalisasi ini justru menciptakan ketimpangan baru. Harus ada manfaat ekonomi yang inklusif, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Dari sisi DPR, Fauzi menyebut ada tiga harapan utama dari langkah ini: meningkatkan pendapatan negara, mengurangi beban biaya pemeliharaan aset yang tidak produktif, serta memberikan efek ganda terhadap perekonomian nasional.
“DPR akan terus mengawal dan meminta laporan berkala dari Danantara. Kami ingin pastikan bahwa setiap langkah membawa dampak nyata bagi ekonomi dan tidak berhenti di level wacana,” pungkasnya.