JAKARTA, KABAR.ID- Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, tiba di Jakarta, Kamis (14/11), merespon hal tersebut tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau mencampuri masalah politik Kamboja.
Pemimpin Partai Nasional Penyelamatan Kamboja (CNRP) Sam Rainsy saat ini berada di Jakarta setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (14/11).
Sebelumnya dalam cuitannya di twitter, Sam Rainsy menyebut bahwa ia ketinggalan pesawat di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (13/11) tanpa menyebutkan adanya kendala imigrasi.
Sementara itu, kantor berita Reuters sebelumnya menyebutkan bahwa Sam Rainsy lagi-lagi dicegah naik pesawat dan kali ini penerbangannya ke Jakarta.
“Malaysia Airlines melarang naik pesawat itu atas instruksi pihak berwenang Indonesia,” kata Reuters .
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang Sam Rainsy masuk ke Indonesia. Retno sudah mengetahui bahwa Rainsy sudah berada di Indonesia, namun tujuannya untuk apa, Retno mengaku tidak mengetahuinya sama sekali.
“Tidak bolehnya itu gimana? Ada buktinya? I don’t know, tapi yang saya dengar informasinya beliau lagi di Indonesia. Saya belum tahu beliau mau ngapain di sini,” ujar Retno saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).
Retno menegaskan adapun sikap atau posisi pemerintah Indonesia terkait permasalahan politik Kamboja adalah dengan tidak ikut campur masalah ini.
“Satu, Indonesia adalah negara demokrasi. Freedom of expression kita hormati, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain kita harus menghormati prinsip non-interference. Itu aja ya,” jawab Retno.
Sementara itu pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas kepada Sam Rainsy bahwa keberadaannya Indonesia tidak boleh digunakan untuk tujuan politik apapun, karena hal tersebut bisa memicu terganggunya stabilias keamanan dalam negeri. Selain itu, menurutnya hal juga dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan Kamboja dan dengan negara ASEAN lainnya.
“Jadi malu kita, karena dubes itu mewakili pemerintah, bangsa, dan negara dan rakyat Kamboja, itu bisa mengoyak persaudaraan ASEAN. Tentunya kita juga tidak mau kan pelarian politik kita serupa dan bergerak dari satu negara ke negara lainnya di ASEAN ini bisa mengganggu stabilitas dalam negeri. Jadi bagusnya sih bukan dicekal karena kalau dicekal jadi masalah lagi, jadi begitu aparatur Indonesia tahu di mana dia berada, jadi datangi dan disarankan, bahwa anda d isini sesuai dengan visa, visa apa yang dia pakai, memang ASEAN punya bebas visa kan, tapi tentunya kan tidak digunakan untuk tujuan politik, tujuannya untuk kepariwisataan. Tidak boleh ada tujuan di luar itu,” ungkap Rezasyah.
Ia juga mengingatkan agar badan legislatif maupun eksekutif Indonesia untuk tidak bertemu dengan Rainsy. Jika itu dilakukan, katanya,selain bisa memperburuk hubungan diplomatik dengan Kamboja, juga bisa mendorong kelompok-kelompok anti RI untuk melakukan hal yang sama. Tentunya hal ini, kata Rezasyah bisa memperburuk situasi politik luar negeri Indonesia, khususnya di ASEAN.
“Jadi ini yang harus kelihatan oleh pihak Kamboja bahwa, Rainsy ini berhubungan dengan sesama kolega dia, tapi tidak diberikan akses untuk bertemu pejabat pemerintah entah itu legislatif maupun eksekutif. Ini yang gak boleh dilakukan, jangan sampai kita menepuk air di dulang, terpecik air muka sendiri, jadi saya berharap dia bicara begitu tapi ya pimpinan DPR, juga mengatakan tidak menerima mereka dalam kapasitas formil kami. Jadi kalau ingin berbicara ya silahkan berbicara dengan khalayak yang sejenis atau NGO Group Indonesia dan secara tertutup dan tidak perlu bikin konferensi pers karena konferesi pers itu bisa digunakan buat memuji Indonesia tapi di saat yang bersamaan, mengetok negara asal dia,” paparnya.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus tegas, agar hubungan diplomatik antar sesama negara ASEAN pada masa depan tidak terganggu.
“Tidak ada aparatur pemerintah di level mana pun yang berjumpa dengan beliau, karena bisa dianggap ini merestui, membiarkan, jadi anggota DPR juga sama, bagusnya jubir Presiden dan juga sekretariat DPR mengeluarkan suatu statement bahwa datang dalam kapasitas pribadi, dengan menggunakan fasilitas bebas visa ASEAN dan tujuannya adalah pariwisata, dan pemerintah menolak digunakannya visa wisata untuk tujuan yang memperkeruh hubungan negara sesama ASEAN, pemerintah harus keras,”jelasnya. [gi/ab/reuters/voa]
