JAKARTA, KABAR.ID- Politisi Partai Demokrat, Syarif Hasan mendukung Peraturan Presiden (Perpres) 73 terkait posisi Badan Intelijen Negara (BIN) yang tak lagi berada di bawah Kemenkopolhukam tapi langsung berada di bawah Presiden.
“BIN memang seharusnya hanya melapor kepada single client yakni Kepala Negara atau Presiden RI.”, kata Syarief ketika mengomentari Perpres 73 di Jakarta, Senin (20/7/2020).
Presiden RI Joko Widodo baru saja menerbitkan Perpres No. 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Perpres ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 43 Tahun 2015.
Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya terletak pada Pasal 4. Menurut pasal ini, Kemenkopolhukam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN-RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu.
Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi termasuk di bawah koordinasi Kemenkopolhukam seperti yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2015. Perpres baru ini tidak lagi mencantumkan BIN di dalam Pasal 4 tersebut.
Wakil Ketua MPR RI itu mengaku mendukung langkah ini. Menurutnya, BIN secara filosofis dan fungsi memang bertindak sebagai lembaga single client.
Apalagi, berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“User badan intelijen di negara lain juga demikian. Misalnya, Central of Intelegence Agency (CIA) yang bertanggungjawab kepada Presiden USA, Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR di bawah Presiden Rusia”, ungkapnya.
Menurutnya Perpres No. 73 Tahun 2020 ini dapat menguatkan kedudukan dan peran BIN sebagai badan inteligen. Perpres ini membuat BIN lebih mudah dan leluasa dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan operasional bidang intelijen,dengan atau tanpa ada keharusan berkoordinasi dengan kelembagaan lain.
“Tugas keintelijenan itu banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga hanya Presiden mengetahui hal tersebut untuk menutup kemungkinan kebocoran informasi”, tuturnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai meskipun BIN tak lagi dibawah koordinasi Kemenkopolhukam, BIN tetap bisa berkoordinasi dengan lembaga lain tetapi tidak lagi menjadi keharusan.
“Kalau pun berkoordinasi, itu hanya didasarkan pada perintah dan arahan Presiden RI.”, ujarnya (Wan)
