Ilustrasi krisis kemanusian di Gaza. Dok Kabar.id/Gemini.
YERUSALEN, KABAR.id — Israel resmi mencabut izin operasional 37 lembaga kemanusiaan internasional yang bekerja di Jalur Gaza dan Tepi Barat mulai 1 Januari 2026.
Langkah ini diumumkan pemerintah Israel setelah organisasi-organisasi tersebut gagal memenuhi aturan baru terkait “transparansi dan keamanan staf”, termasuk kewajiban menyerahkan data rinci tentang pegawai mereka di wilayah Palestina yang diduduki.
Menurut otoritas Israel seperti dikutip Kabar.id dari The Daily Star, kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah infiltrasi kelompok bersenjata seperti Hamas ke dalam struktur bantuan, namun banyak pihak menilai langkah tersebut berpotensi menghancurkan akses bantuan yang sangat dibutuhkan warga sipil di Gaza.
Organisasi-organisasi yang terkena dampak termasuk Médecins Sans Frontières (Dokter Tanpa Batas/MSF), Norwegian Refugee Council (NRC), CARE International, World Vision International, dan beberapa badan di bawah PBB.
Krisis Kemanusiaan Gaza Diprediksi Makin Berat
Keputusan ini muncul di tengah kondisi kemanusiaan di Gaza yang sudah sangat parah akibat perang berkepanjangan, dengan sebagian besar fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan rumah-rumah penduduk hancur.
Bantuan dari luar merupakan salah satu tumpuan hidup jutaan warga sipil.
Pencabutan izin ini berarti lembaga-lembaga tersebut tidak bisa lagi membawa staf internasional maupun bantuan langsung ke Gaza, dan diwajibkan menghentikan operasionalnya paling lambat 1 Maret 2026.
Reaksi Global: PBB hingga Negara-negara Barat Kecam
Keputusan Israel mendapat kritikan keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan keprihatinan mendalam, menyerukan Israel untuk membatalkan kebijakan atau setidaknya memastikan akses kemanusiaan tidak terganggu.
Selain itu, negara-negara seperti Kanada, Prancis, Inggris, Jepang, dan lainnya turut mendesak Israel agar menjamin operasi lembaga kemanusiaan tetap berlanjut secara “sustained and predictable”, karena tanpa mereka kondisi di Gaza diperkirakan akan semakin memburuk secara drastis.
Penolakan Palestina dan Risiko bagi Staf Kemanusiaan
Pemerintah Palestina melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras keputusan ini, menyebutnya sebagai tindakan sewenang-wenang dan membahayakan kehidupan warga Palestina yang sudah terpuruk akibat perang.
Mereka menegaskan bahwa organisasi kemanusiaan memberikan layanan penting seperti kesehatan, pangan, dan lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di Gaza.
Kelompok kemanusiaan internasional sebelumnya seperti dilansir Al Jazeera juga menyatakan bahwa persyaratan Israel untuk menyerahkan data pribadi staf – khususnya staf lokal Palestina – berisiko menempatkan mereka dalam bahaya jika disalahgunakan (Wan)