Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko.
JAKARTA, KABAR.ID – Rencana pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menuai kritik. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai proyek tersebut akan menyedot anggaran yang besar dan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi.
Ia pun mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta, sementara gedung DPR di IKN cukup difungsikan sebagai kantor kesekretariatan.
“Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya persnya di Jakarta (24/02/2025).
Menurutnya, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan rakyat harus menjadi perhatian utama. Saat ini, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, serta penyediaan toilet bersih.
Ia pun mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat ketimbang membangun gedung baru di IKN.
“Kalau dalam situasi normal, di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah, silakan saja pembangunan gedung parlemen di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran, baiknya dibuat skala prioritas,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Sudjatmiko menilai bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat luas. Alih-alih membangun gedung baru untuk parlemen, ia mengusulkan agar dana tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang masih sangat dibutuhkan di berbagai daerah.
Usulan ini pun menjadi perdebatan di kalangan legislator dan masyarakat. Akankah pemerintah mempertimbangkan untuk menunda pembangunan gedung DPR di IKN? Yang jelas, dorongan untuk efisiensi dan prioritas anggaran bagi kesejahteraan rakyat semakin menguat (Mutma).