PALEMBANG, KABAR.ID– Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan selama tiga hari, 16–18 Mei 2025, dengan agenda utama pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pusat Logistik Berikat (PLB) serta menampung aspirasi para pelaku usaha ekspor, khususnya komoditas turunan sawit.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, H. Fauzi H. Amro, M.Si., tim DPR RI bertemu langsung dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, hingga Ditjen Kekayaan Negara wilayah Sumsel. Fokus utama pertemuan adalah meninjau efektivitas kebijakan logistik nasional serta mendengar langsung berbagai tantangan di lapangan.
“Kebijakan PLB harus mampu menjamin ketersediaan bahan baku, memperkuat industri kecil menengah, hingga menyalurkan barang berisiko tinggi dengan aman dan efisien. Kami ingin pastikan manfaat kebijakan ini nyata dirasakan di daerah,” tegas Fauzi Amro.
Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyampaikan bahwa PLB merupakan bagian strategis untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. DJBC terus berupaya menyederhanakan prosedur ekspor-impor dan memperkuat pengawasan berbasis risiko. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi antarinstansi agar tidak timbul tumpang tindih kebijakan yang menghambat dunia usaha.
Kinerja DJBC Sumatera Bagian Timur sendiri menunjukkan hasil cemerlang. Hingga April 2025, penerimaan negara mencapai Rp1,32 triliun—melebihi target lebih dari 100%. Tak hanya itu, Sumsel juga mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 2,29 miliar, melonjak 125% dibanding tahun sebelumnya.
Namun di balik angka-angka menggembirakan itu, para eksportir masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Mulai dari penetapan tarif ekspor, perizinan berlapis, hingga persoalan integrasi sistem karantina yang memperlambat proses pengapalan. “Perbedaan interpretasi antarinstansi dan regulasi yang tumpang tindih menjadi hambatan besar bagi pelaku ekspor, terutama produk turunan sawit,” keluh salah satu eksportir.
Menanggapi hal itu, Fauzi Amro menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan membawa semua aspirasi ini ke pusat. “Kita butuh kebijakan yang responsif dan kontekstual dengan kondisi di lapangan. DPR akan mengawal agar regulasi tidak memberatkan, apalagi menurunkan daya saing nasional,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPR dalam menjaga sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil daerah, terutama dalam penguatan industri dan logistik nasional yang adil serta berkelanjutan (Wan).