Gelombang Protes Berbuah Hasil, DPR Tak Lagi Dapat Tunjangan Rumah

JAKARTA, KABAR.ID- Gelombang demonstrasi yang menuntut pemangkasan tunjangan anggota DPR RI akhirnya berbuah. Mulai 31 Agustus 2025, para wakil rakyat resmi tidak lagi menerima tunjangan rumah. Imbasnya, total pendapatan anggota DPR turun menjadi sekitar Rp65,5 juta per bulan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi partai menyatakan sepakat. […]

Continue Reading

Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Industri, Fauzi Amro Soroti Kendala Ekspor Sawit di Sumsel

PALEMBANG, KABAR.ID– Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan selama tiga hari, 16–18 Mei 2025, dengan agenda utama pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pusat Logistik Berikat (PLB) serta menampung aspirasi para pelaku usaha ekspor, khususnya komoditas turunan sawit. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, H. Fauzi H. Amro, M.Si., tim DPR […]

Continue Reading

DPR Kawal Ketat Langkah Danantara Ambil Aset Negara, Fauzi Amro: Harus Transparan dan Berdampak Nyata

JAKARTA, KABAR.ID-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, angkat bicara terkait langkah strategis Danantara dalam mengambil alih sejumlah aset negara milik kementerian/lembaga, termasuk aset sitaan dari kasus BLBI serta bank tanah. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan upaya positif untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. “DPR pada prinsipnya mendukung langkah Danantara, […]

Continue Reading

Komisi IV Dorong Menhut Tegas Soal Kawasan Hutan Lindung di Proyek PSN PIK 2

JAKARTA, KABAR.ID– Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi sorotan publik setelah sejumlah warga menggugat secara perdata ke pengadilan. Proyek ini menghadapi polemik besar, terutama karena kawasan yang akan dibangun berada di lahan yang berstatus hutan lindung dan tanpa adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memadai. […]

Continue Reading

Bakal Bebani Rakyat, Politisi Nasdem Tolak Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

JAKARTA, KABAR.ID- Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana tersebut menuai penolakan anggota DPR-RI. Salah satunya Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H […]

Continue Reading